Perangkat Cyberlaw

Pembentukan Cyberlaw tidak lepas dari sinergi pembuat kebijakan cyberlaw (pemerintah) dan pengguna dunia cyber dalam kaidah memenuhi etika dan kesepakatan bersama. Agar pembentukan perangkat perundangan tentang teknologi informasi mampu mengarahkan segala aktivitas dan transaksi didunia cyber sesuai dengan standar etik dan hukum yang disepakati maka proses pembuatannya diupayakan dengan cara Menetapkan prinsip – prinsip dan pengembangan teknologi informasi yaitu antara lain :

       1.  Melibatkan unsur yang terkait (pemerintah, swasta, profesional).

       2.  Menggunakan pendekatan moderat untuk mensintesiskan prinsip

       3.  Memperhatikan keunikan dari dunia maya
       4.  Mendorong adanya kerjasama internasional mengingat sifat internet yang global
       5.  Menempatkan sektor swasta sebagai leader dalam persoalan yang menyangkut 
            industri dan perdagangan.
       6.  Pemerintah harus mengambil peran dan tanggung jawab yang jelas untuk 
            persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
       7.  Aturan hukum yang akan dibentuk tidak bersifat restriktif melainkan harus direktif 
           dan futuristik.
       8.  Melakukan pengkajian terhadap perundangan nasional yang memiliki kaitan 
            langsung maupun tidak langsung dengan munculnya persoalan hukum akibat 
            transaksi di internet seperti : UU hak cipta, UU merk, UU perlindungan konsumen, 
            UU Penyiaran dan Telekomunikasi, UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman 
            Modal Asing, UU Perpajakan, Hukum Kontrak, Hukum Pidana dll.

Cyberlaw tidak akan berhasil jika aspek yurisdiksi hukum diabaikan. Karena pemetaan yang mengatur cyberspace menyangkut juga hubungan antar kawasan, antar wilayah, dan antar negara, sehingga penetapan yuridiksi yang jelas mutlak diperlukan. Ada tiga yurisdiksi yang dapat diterapkan dalam dunia cyber :

1.    Yurisdiksi legislatif di bidang pengaturan,
2.    Yurisdiksi judicial, yakni kewenangan negara untuk mengadili atau menerapkan 
       kewenangan hukumnya,
3.    Yurisdiksi eksekutif untuk melaksanakan aturan yang dibuatnya.